OTT KPK di Jateng, DPRD Minta Penyesuaian dan Perlindungan Investasi

BloraAktual, Blora Jateng - Dengan maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sejumlah daerah di Jawa Tengah membuat pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jateng mengimbau agar proses penyesuaian kepemimpinan daerah yang terkena dampak dilakukan sesuai dengan aturan.

“Ada beberapa daerah dengan status kepemimpinan yang sedang bermasalah, dan kami berharap penyesuaiannya disesuaikan dengan regulasi yang berlaku,” jelas Abdullah Aminudin, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Sabtu, (14/3/2026).

Menurut Aminudin, contohnya di Pati dan Pekalongan, proses penyesuaian telah dilakukan secara definitif, seperti perubahan jabatan dari Wakil Bupati menjadi Bupati. Ia menambahkan, harapan utama adalah agar daerah-daerah lain yang menghadapi kondisi serupa segera menyesuaikan diri sambil tetap menjalankan program pemerintah hingga selesai.

“Pergantian kepemimpinan ini telah berjalan lancar, namun kita khawatir bisa memberikan dampak pada sektor investasi,” terangnya.

Ia berharap kondisi tersebut tidak mengganggu proses investasi di daerah yang terdampak. Saat ini, terdapat tiga daerah di Jawa Tengah yang mengalami masalah kepemimpinan akibat OTT KPK, yaitu Pati, Pekalongan, dan Cilacap.

“Kita pantau perkembangannya, semoga tidak ada kasus serupa lagi,” tambahnya.

Ia juga memberikan apresiasi langkah yang diharapkan dari Gubernur Jawa Tengah untuk segera mengambil tindakan cepat setiap kali ada masalah, seperti langsung datang ke daerah terkait, melaporkan serta mengkoordinasikan agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar. Selain itu, pihaknya juga siap memberikan masukan atau saran untuk perbaikan jika diperlukan.

Ia menegaskan bahwa seluruh pihak di wilayah Jawa Tengah harus memahami tugas dan batasan yang ada. Faktor utama yang perlu dijaga adalah konsistensi, transparansi, dan regulasi.

“Regulasi tidak boleh sampai disalahgunakan atau menjadi alasan masalah, karena hal itu akan merugikan banyak pihak. Regulasi harus konsisten dan menjadi landasan yang kuat untuk mengawal berbagai proses di daerah,” tuturnya.